Akhir-akhir ini
tema pendidikan karakter bangsa menghangat, terutama sejak peringatan hari
pendidikan nasional 20 Mei 2011. Beragam ungkapan bersahut-sahutan melukiskan keprihatinan
atas ketidakterpujian tindakan kekerasan keseharian. Kalangan akademisi merespons
dengan ramai-ramai berdiskusi, menguras isi benak untuk merajut konsep dan mengusulkan
masukan rumusan ulang sistem pendidikan nasional. Masyarakat perduli turut
memberi kontribusi pekerti, baik pada forum tatap muka maupun lewat tulisan. Namun
sayang, yang dibahas lebih banyak terpusat pada pendidikan formal. Inti dan
kupasan perbicaraan hanya ditekankan pada pendidikan di taman kanak-kanak
hingga perguruan tinggi.
Entah karena lupa
atau sengaja tidak mengindahkan, pakar-pakar atau yang mengaku-ngaku maha guru amat
sangat sedikit sekali mengulas dua lingkungan pendidikan lainnya, yakni
pendidikan rumah dan masyarakat. Kita mengenali dengan persis bahwa lingkungan
rumah, sekolah dan masyarakat berkait-berkelindan mewarnai kepribadian dan
karakter peserta didik, dan bahkan mantan peserta didik serta pendidiknya
sendiri.
Kita tidak bisa sepenuhnya
menyerahkan dan mempercayakan pembentukan karakter peserta didik hanya kepada
lembaga pendidikan formal. Andai saja zamannya seperti waktu tahun
tujuh-puluhan kebelakang setelah masa kemerdekaan atau para pendidiknya seperti
guru dan kepala sekolah di novel ’Laskar Pelangi’,
mungkin pemberian mandat penuh bisa dilakukan. Namun masa sudah tidak sama,
apalagi nama baik sekolah sudah banyak yang tercoreng dan terkoyak.
Bukankah praktek ’jual
bangku’ masih terus berlaku? Akankah kita pungkiri bahwa prilaku memark-up
nilai terus menerus menari dengan gemulai pada pentas panggung terbuka? Ada pula
rutinitas tahunan dalam perniagaan jual-beli kunci jawaban UAN. Juga praktek
contek masal atas prakarsa dan dukungan pendidik sendiri demi ’reputasi’
institusi. Di beberapa perguruan tinggi pun masih ada sisipan angpaw buat sang dosen
pembimbing atau paling tidak hadiah buku yang harganya melejit selangit demi
lulusnya sebuah karya tulis akademis sang calon sarjana.
Gambaran buruk
sekolah dan perguruan tinggi tidak hanya sampai di sana. Program sertifikasi
menjadi duri tersendiri bagi keutuhan dan totalitas pelaksanaan pembelajaran
sehari-hari. Bukankan dewasa ini guru lebih banyak bergelut dan bergulat dengan
pemenuhan prasyarat administrasi (semacam penyusunan RPP dan portfolio yang
menjelimet dan bikin keder si awam itu) tinimbang mengurusi dan memperhatikan perkembangan
peserta didik secara individual? Belum lagi OSPEK dan kegiatan perpeloncoan
yang tidak pernah sepi dan terbebas sama sekali dari tradisi kekerasan.
Saya tidak
memungkiri masih terdapatnya institusi-institusi pendidikan terpercaya, seperti
lembaga-lembaga swasta terkemuka yang mematok biaya di atas kemampuan rakyat
jelata. Sekolah berstandar internasional dan nasional banyak yang layak dinilai
normal, sekalipun sistem penerimaannya selalu menjegal calon murid berotak
bebal versi nilai standar kompetensi nasional yang sepenggal-sepenggal.
Bagaimana dengan
dukungan pendidikan lingkungan rumah dan masyarakat?
Di rumah sulit
ditemukan ayah-bunda yang sudi menghabiskan waktu untuk membuat perencanaan
pendidikan yang sistematis dan matang bagi putra-putri mereka, baik karena
ketidaktahuan maupun ketidakperdulian. Yang umum dipikirkan berkisar mengenai
biaya serta sesekali anjuran dan perintah kepada si anak untuk belajar di
rumah. Tapi sayang, pengertiannya terbatas pada membaca, menghafal atau
mengerjakan PR.
Memang ada orang
tua yang kebetulan berkemampuan memasukkan anak mereka ke tempat bimbel demi
perbaikan nilai mata pelajaran sekolah. Jika kesadaran keagamaan hidup,
dikirimkannya dia ke TKA, TPA atau madrasah dan tempat memperdalam ilmu agama
sejenisnya. Orang tua yang cukup mengerti dan bijaksana adakalanya mendorong
anak mereka mengikuti latihan pengembangan bakat dan kreativitas di sanggar
seni atau klub olah raga. Namun yang kurang faham malah mengharuskan
putra-putrinya kursus bahasa asing dan matematika yang umumnya mengedepankan
pembinaan otak kiri semata.
Sisi yang paling
menyedihkan adalah pembiaran yang membahayakan. Anak-anak diizinkan bermain
bebas tak terarah sekehendak hati selama yang mereka mau. Online games dan
video games memperbudak. Acara-acara televisi yang miskin unsur-unsur edukatif
sering menjadi alternatif suguhan pendidikan keseharian. Termasuk diantaranya
sinetron-sinetron yang menyiratkan persaamaan antara keshalihan dengan
kedunguan, kelemahan, kecengengan dan kelabilan karakter tokoh-tokoh
protagonisnya; juga kegaduhan politik yang tercermin dari debat kusir para
politisi kampungan dan murahan. Sesekali acara hiburan dilengkapi dengan
lagu-lagu serta tarian yang mengungkapkan gelora birahi dibungkus dengan nama
cinta. Hasilnya bisa kita lihat, anak-anak seumur jagung pun sudah pandai
mendendangkan lagu-lagu asmara.
Lingkungan
masyarakat luas tidak kurang ikut menyayat. Unjuk keangkuhan, pamer kekayaan,
tontonan kekerasan, ancaman keselamatan, keculasan, kecabulan terang-terangan,
kenakalan, penipuan dan prilaku tak terpuji lainnya menjadi hiasan sehari-hari.
Sampai-sampai kita sering mempertanyakan, separah itukah kehidupan kebangsaan.
Di manakah perlindungan yang dinyatakan dalam undang-undang?
Merujuk kepada
undang-undang sistem pendidikan nasional sendiri, outcomes pendidikan sebenarnya
sudah jelas dinyatakan, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung-jawab.
Dari sini tampak
jelas bahwa antara cita-cita pendidikan dalam membentuk karakter bangsa dalam
jiwa peserta didik dan upaya menggapainya amatlah kontras bertolak belakang.
Seperti panggang jauh dari api atau mimpi di siang bolong. Apalagi jika
pelaksanaannya hanya dipasrahkan pada lingkungan pendidikan sekolah dan
perguruan tinggi yang cuma beberapa jam saja dihabiskan peserta didik di sana.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar